Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, beserta jajaran anggota DEN dan sejumlah menteri kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 11 Maret 2026. Pertemuan strategis ini diadakan sebagai respons cepat pemerintah terhadap eskalasi konflik militer yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang dikhawatirkan akan memicu guncangan hebat pada stabilitas ekonomi global dan nasional. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan resminya pada Kamis, 12 Maret 2026, menegaskan bahwa fokus utama pembicaraan tersebut adalah memetakan implikasi geopolitik di Asia Barat serta menyusun langkah-langkah antisipatif untuk mengamankan fondasi ekonomi Indonesia dari dampak turunan perang tersebut.
Ketegangan di kawasan Asia Barat mencapai titik kritis setelah militer Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara terkoordinasi ke wilayah Iran pada 28 Februari 2026. Serangan ini memicu gelombang balasan dari Teheran yang menargetkan wilayah Israel serta pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di negara-negara tetangga Iran. Situasi ini tidak hanya menciptakan krisis kemanusiaan di kawasan tersebut, tetapi juga mengirimkan gelombang kejut ke pasar komoditas dunia, terutama sektor energi dan logistik internasional. Mengingat posisi strategis Iran dan pengaruhnya terhadap Selat Hormuz—jalur nadi perdagangan minyak dunia—Presiden Prabowo memandang perlu adanya evaluasi mendalam terhadap ketahanan ekonomi dalam negeri agar tidak terhempas oleh volatilitas global.
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua DEN memaparkan sejumlah simulasi dampak ekonomi jika konflik tersebut berkepanjangan. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah potensi lonjakan harga minyak mentah dunia (Brent dan WTI) yang dapat menekan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak bumi untuk memenuhi sebagian kebutuhan domestik, Indonesia berada dalam posisi rentan terhadap kenaikan harga energi global. Oleh karena itu, Dewan Ekonomi Nasional memberikan rekomendasi strategis terkait penyesuaian kebijakan fiskal dan penguatan cadangan energi nasional.
Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada ketersediaan energi bagi masyarakat luas. Berdasarkan laporan yang diterima dalam pertemuan tersebut, pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas nasional saat ini dipastikan masih berada dalam level aman. Pemerintah melalui Pertamina dan instansi terkait telah mengamankan kontrak-kontrak pasokan jangka pendek hingga menengah untuk menjamin tidak terjadinya kelangkaan di tingkat konsumen. "Presiden menekankan bahwa kepentingan rakyat adalah prioritas utama. Meskipun situasi global memanas, pasokan BBM dan gas harus tetap terjaga dan terdistribusi dengan baik ke seluruh pelosok tanah air," ujar Teddy.
Selain memastikan ketersediaan fisik, pemerintah juga tengah menyiapkan skema mitigasi harga. Jika harga energi global terus melambung melampaui asumsi makro dalam APBN 2026, pemerintah akan mengambil langkah-langkah fiskal yang terukur untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal ini mencakup kemungkinan realokasi anggaran non-prioritas untuk memperkuat subsidi energi atau memberikan bantalan sosial tambahan bagi kelompok masyarakat rentan. Pengawasan terhadap pergerakan harga komoditas pangan juga ditingkatkan, mengingat kenaikan biaya transportasi akibat mahalnya energi biasanya akan berdampak langsung pada inflasi bahan pangan (volatile foods).
Di tengah ancaman krisis ini, Presiden Prabowo Subianto justru melihat momentum untuk mempercepat visi besarnya, yakni swasembada energi. Dalam pertemuan dengan Luhut, Presiden menginstruksikan agar program-program pengembangan energi terbarukan dan pemanfaatan sumber daya alam domestik dipercepat pelaksanaannya. Ketergantungan terhadap pasokan energi global, menurut Prabowo, harus dikurangi secara signifikan melalui hilirisasi industri energi dan optimalisasi bioenergi, seperti pengembangan biodiesel dan bioetanol yang berbasis pada kekayaan alam Indonesia. "Swasembada energi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan strategis untuk menjaga kedaulatan bangsa di tengah dunia yang penuh ketidakpastian," tegas Presiden dalam arahannya yang dikutip oleh Teddy.
Sektor digitalisasi juga menjadi poin penting dalam diskusi tersebut. Presiden menekankan bahwa efisiensi belanja negara harus ditingkatkan melalui sistem pemerintahan yang terintegrasi secara digital. Salah satu langkah konkret yang segera diuji coba adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Dengan sistem yang lebih transparan dan tepat sasaran berbasis data real-time, pemerintah berharap dapat meminimalkan kebocoran anggaran sehingga dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk melindungi masyarakat dari dampak ekonomi perang. Digitalisasi ini diharapkan mampu memangkas birokrasi yang panjang dan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN memberikan dampak maksimal bagi penguatan ekonomi akar rumput.
Selain aspek energi dan ekonomi domestik, pertemuan tersebut juga menyentuh aspek diplomasi ekonomi. Indonesia, sebagai anggota G20 dan pemimpin penting di ASEAN, akan terus menyuarakan pentingnya de-eskalasi konflik di Asia Barat melalui forum-forum internasional. Stabilitas di Timur Tengah sangat krusial bagi kelancaran rantai pasok global (global supply chain). Gangguan pada jalur pelayaran di kawasan tersebut tidak hanya berdampak pada energi, tetapi juga pada distribusi barang-barang manufaktur dan bahan baku industri yang dapat memicu stagflasi global—kondisi di mana pertumbuhan ekonomi melambat namun inflasi tetap tinggi.
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan kesiapannya untuk memimpin koordinasi antarlembaga dalam memantau dinamika pasar setiap harinya. Dewan Ekonomi Nasional akan berperan sebagai "think tank" yang memberikan masukan cepat dan berbasis data kepada Presiden. Koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan diintensifkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan sektor keuangan dari potensi pelarian modal (capital outflow) akibat sentimen "risk-off" di pasar global. Investor cenderung beralih ke aset aman (safe haven) seperti emas atau Dolar AS saat terjadi perang, sehingga kebijakan moneter dan fiskal Indonesia harus tetap sinkron dan kredibel.
Di akhir pertemuan, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran menteri dan kepala lembaga untuk tidak bersikap santai atau "business as usual". Kewaspadaan tingkat tinggi harus diterapkan di semua lini. "Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah terus mengantisipasi perkembangan situasi global dan memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Kita harus siap dengan skenario terburuk, namun tetap bekerja keras untuk mencapai hasil terbaik," pungkas Teddy Indra Wijaya. Pemerintah optimis bahwa dengan koordinasi yang solid antara Dewan Ekonomi Nasional, kementerian terkait, dan pemangku kepentingan lainnya, Indonesia akan mampu melewati badai ekonomi yang dipicu oleh konflik AS-Israel dan Iran ini.
Langkah antisipatif yang diambil oleh pemerintahan Prabowo ini menunjukkan pergeseran paradigma menuju manajemen krisis yang lebih proaktif. Dengan mengombinasikan kekuatan militer-diplomatik dan ketahanan ekonomi domestik, Indonesia berupaya membangun benteng yang kokoh terhadap guncangan eksternal. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun tetap waspada terhadap perkembangan situasi, sementara pemerintah menjamin bahwa seluruh instrumen negara dikerahkan untuk menjaga stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat di tengah gejolak geopolitik dunia yang kian memanas di awal tahun 2026 ini. Keseriusan dalam menggarap swasembada energi dan digitalisasi pemerintahan menjadi harapan baru agar Indonesia tidak hanya sekadar bertahan, tetapi mampu keluar sebagai pemenang dalam tatanan dunia yang sedang berubah.
About the Author
