Industri pariwisata Bali menghadapi tantangan yang paradoks pada tahun 2025, di mana meskipun angka kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan tren positif, tingkat keterisian kamar atau okupansi hotel secara keseluruhan justru mengalami penurunan yang cukup signifikan bagi para pelaku usaha. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mencatat bahwa tingkat okupansi hotel di Pulau Dewata mengalami koreksi turun sekitar 2 hingga 3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Penurunan ini menjadi alarm bagi para pemangku kepentingan pariwisata, mengingat Bali baru saja berupaya pulih sepenuhnya dari dampak pandemi panjang beberapa tahun silam.
Wakil Ketua PHRI Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, menjelaskan bahwa penurunan okupansi ini sangat dipengaruhi oleh merosotnya angka kunjungan wisatawan domestik. Berdasarkan data yang dihimpun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebenarnya telah memasang target ambisius untuk kunjungan wisatawan nusantara, yakni sebesar 10,5 juta jiwa sepanjang tahun 2025. Namun, realita di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mencatat bahwa kunjungan domestik hanya menyentuh angka 9,2 juta, atau terdapat selisih sekitar 1,3 juta wisatawan dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya hambatan struktural dan perubahan perilaku pasar yang harus segera diantisipasi.
Suryawijaya mengidentifikasi lima faktor utama yang menjadi "biang keladi" di balik lesunya pasar domestik ke Bali pada tahun 2025. Faktor pertama dan yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah harga tiket pesawat domestik yang masih relatif mahal. Tingginya biaya transportasi udara membuat Bali kehilangan daya saing dibandingkan destinasi luar negeri yang seringkali menawarkan paket penerbangan lebih terjangkau. Faktor kedua adalah kebijakan kalender pemerintah, di mana pada tahun 2025 jumlah cuti bersama tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Ketiadaan hari libur kejepit atau periode libur panjang yang berdekatan membuat masyarakat cenderung menunda rencana perjalanan jarak jauh mereka.
Faktor ketiga berkaitan dengan kondisi alam, yakni pengaruh cuaca ekstrem yang kerap melanda beberapa wilayah di Indonesia, yang memicu kekhawatiran masyarakat untuk melakukan perjalanan udara maupun laut. Faktor keempat menunjukkan adanya pergeseran tren gaya hidup, di mana kelas menengah Indonesia kini lebih banyak memilih untuk berlibur ke luar negeri. Destinasi seperti Jepang, Thailand, dan Vietnam menjadi kompetitor kuat karena menawarkan pengalaman baru dengan biaya yang bersaing. Terakhir, faktor kelima adalah meningkatnya tren wisata lokal di daerah masing-masing atau "city break". Wisatawan domestik kini lebih memilih mengeksplorasi destinasi di Pulau Jawa seperti Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Bandung yang aksesibilitasnya lebih mudah dijangkau dengan transportasi darat seperti kereta api atau mobil pribadi melalui jaringan tol Trans-Jawa.
Di sisi lain, terdapat kontradiksi yang menarik jika melihat data wisatawan mancanegara (wisman). Berbeda dengan tren domestik yang menurun, kunjungan wisman ke Bali justru mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2024 jumlah wisman tercatat sebanyak 6,3 juta, maka pada tahun 2025 angka tersebut melonjak menjadi 7,05 juta kunjungan. Kenaikan ini didorong oleh pulihnya konektivitas penerbangan internasional dan daya tarik Bali yang masih sangat kuat di pasar global. Namun, peningkatan jumlah wisman ini ternyata belum mampu menambal lubang yang ditinggalkan oleh pasar domestik, sehingga rata-rata okupansi hotel di Bali secara umum hanya bertahan di kisaran 70 hingga 80 persen.
Penurunan okupansi ini juga tidak terlepas dari masalah klasik di sektor properti pariwisata, yaitu ketidakseimbangan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand). Suryawijaya menyoroti bahwa pertumbuhan jumlah kamar di Bali terus melaju tanpa kendali yang ketat. Pada tahun 2025, diperkirakan terjadi penambahan stok kamar baru sekitar 5 hingga 10 persen. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 saja, Bali sudah memiliki sekitar 160.000 unit kamar yang terdiri dari hotel berbintang, hotel non-bintang, apartemen, pondok wisata, vila, hingga guest house. Pembangunan akomodasi baru yang masif ini membuat persaingan harga menjadi sangat ketat (price war), sehingga meskipun jumlah wisatawan yang datang terlihat banyak, penyebarannya menjadi terlalu luas dan membuat tingkat hunian di masing-masing properti terasa menurun.
Masalah distribusi wisatawan juga menjadi catatan penting PHRI. Ketimpangan antara Bali Selatan dan wilayah lainnya masih sangat terasa. Okupansi hotel di wilayah Kabupaten Badung (seperti Kuta, Seminyak, Canggu, Nusa Dua) dan Kota Denpasar masih tergolong tinggi, terutama pada momen puncak libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Namun, kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah Bali Timur seperti Karangasem atau Bali Utara seperti Buleleng. Wilayah-wilayah ini sangat bergantung pada wisatawan domestik dan segmen pasar tertentu yang lebih sensitif terhadap isu harga dan aksesibilitas. Ketika pasar domestik lesu, hotel-hotel di wilayah pinggiran inilah yang paling pertama merasakan dampaknya.
Selain faktor-faktor yang disebutkan oleh PHRI, pengamat pariwisata juga menilai bahwa isu lingkungan dan kemacetan di Bali mulai mempengaruhi persepsi wisatawan. Kemacetan kronis di titik-titik utama pariwisata Bali Selatan membuat kenyamanan berwisata berkurang. Bagi wisatawan domestik yang sudah terbiasa dengan kemacetan di Jakarta atau kota besar lainnya, mereka mulai mencari alternatif destinasi yang lebih tenang dan menawarkan kelancaran mobilitas. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk segera menyelesaikan proyek infrastruktur strategis seperti Bali Urban Subway (MRT) yang diharapkan dapat memecah kebuntuan transportasi di masa depan.
Lebih lanjut, perubahan pola konsumsi akomodasi juga turut berperan. Munculnya ribuan vila baru yang tidak semuanya terdaftar secara resmi atau menggunakan platform berbagi hunian (sharing economy) telah menggerus pasar hotel konvensional. Wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, kini lebih memilih menyewa vila pribadi yang menawarkan privasi lebih tinggi dengan harga yang jika dibagi per orang menjadi lebih murah dibandingkan hotel berbintang. Fenomena ini menciptakan persaingan yang tidak setara, mengingat hotel memiliki beban pajak dan regulasi yang lebih berat dibandingkan penyewaan akomodasi privat yang seringkali luput dari pengawasan pemerintah.
Untuk menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang, PHRI Bali menekankan pentingnya evaluasi manajemen bagi hotel-hotel yang memiliki tingkat hunian di bawah rata-rata. Kreativitas dalam pemasaran, peningkatan kualitas layanan, serta efisiensi operasional menjadi kunci untuk bertahan. Di sisi lain, pemerintah diharapkan dapat melakukan intervensi terhadap harga tiket pesawat domestik agar tidak terus-menerus membebani industri pariwisata nasional. Tanpa adanya kebijakan yang berpihak pada keterjangkauan transportasi udara, Bali akan terus kesulitan menarik minat wisatawan nusantara yang merupakan tulang punggung ekonomi saat pasar internasional sedang fluktuatif.
Ke depannya, Bali tidak bisa lagi hanya mengandalkan kuantitas kunjungan semata. Fokus pada kualitas wisatawan (quality tourism) dan pemerataan destinasi harus benar-benar diimplementasikan. Diversifikasi produk wisata yang menonjolkan budaya dan kearifan lokal di wilayah Bali Barat, Utara, dan Timur perlu diperkuat untuk memecah kepadatan di Selatan. Dengan demikian, pertumbuhan jumlah kamar yang mencapai 5-10 persen per tahun dapat diimbangi dengan sebaran wisatawan yang lebih merata, sehingga angka okupansi hotel di seluruh pelosok Pulau Dewata dapat kembali stabil dan memberikan dampak ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kegagalan mencapai target 10,5 juta wisatawan domestik di tahun 2025 harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi pariwisata yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan kompetitif di tengah perubahan peta persaingan wisata global.
About the Author
