Tragedi berdarah kembali mengguncang bumi perwasatan sipil di tanah Papua, tepatnya di Lapangan Terbang Korowai, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Peristiwa yang terjadi pada Rabu, 11 Februari 2026, tersebut telah merenggut nyawa dua awak pesawat maskapai Smart Air, yakni Kapten Egon Erawan (Pilot) dan Kapten Bas Koro (Kopilot). Penembakan ini dilakukan secara brutal oleh kelompok milisi bersenjata yang bernaung di bawah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Melalui keterangan resmi yang dirilis tak lama setelah insiden, TPNPB-OPM memaparkan rentetan alasan di balik aksi mematikan tersebut, yang memicu kecaman luas namun di sisi lain mempertegas eskalasi konflik di wilayah timur Indonesia.
Juru bicara markas pusat TPNPB-OPM, Sebby Sambom, memberikan penjelasan mendalam mengenai motif serangan tersebut melalui pesan suara pada Senin, 16 Februari 2026. Menurut Sebby, penembakan itu bukan merupakan aksi acak, melainkan bagian dari strategi militer kelompoknya. Ia menegaskan bahwa area Korowai, Boven Digoel, secara administratif militer TPNPB masuk ke dalam wilayah operasi Komando Daerah Pertahanan (Kodap) XVI/Yahukimo. Wilayah ini saat ini berada di bawah komando Elkius Kobak sebagai pimpinan tertinggi dan Kopitua Heluka sebagai komandan operasi lapangan. Penegasan ini mengindikasikan bahwa TPNPB-OPM telah memetakan wilayah-wilayah tertentu di Papua sebagai palagan tempur aktif di mana hukum sipil dianggap tidak lagi berlaku bagi mereka.
Lebih lanjut, Sebby Sambom menekankan bahwa pihaknya telah berulang kali mengeluarkan peringatan keras kepada warga non-Papua, khususnya warga Indonesia, untuk segera meninggalkan wilayah Papua, terutama daerah-daerah yang mereka tetapkan sebagai zona konflik. "Kami konkret saja, sejak lama TPNPB keluarkan peringatan agar orang Indonesia tinggalkan wilayah Papua, terutama di zona konflik," ujar Sebby. Dalam perspektif TPNPB, keberadaan warga sipil maupun operasional maskapai penerbangan di wilayah pedalaman Papua dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap peringatan keamanan yang mereka klaim telah disosialisasikan secara luas. Penetapan Boven Digoel sebagai zona konflik oleh Kodap XVI/Yahukimo menjadikan setiap insiden kontak senjata atau serangan terhadap objek yang dianggap lawan sebagai hal yang lumrah dalam kacamata perjuangan mereka.
Salah satu alasan krusial yang melandasi serangan terhadap Smart Air adalah tuduhan serius mengenai keterlibatan maskapai sipil dalam mobilisasi militer. TPNPB-OPM menuding bahwa pesawat-pesawat milik Smart Air kerap digunakan oleh TNI dan Polri untuk mengangkut personel prajurit maupun logistik militer ke wilayah-wilayah terpencil. Pengangkutan pasukan dan pasokan logistik bagi aparat keamanan Indonesia inilah yang membuat TPNPB menjadikan pesawat sipil sebagai target sah dalam operasi mereka. Sebby mengklaim bahwa kelompoknya memiliki "hukum perang" tersendiri yang mengizinkan mereka untuk menembak siapa saja yang dianggap terlibat langsung atau menjadi bagian dari infrastruktur pendukung TNI-Polri, termasuk mereka yang dicurigai sebagai anggota intelijen.
"Kami ada catatan jika Smart Air selalu bawa TNI-Polri. Jadi, tidak salah kami membela diri untuk menyelamatkan hidup orang asli Papua," tegas Sebby. Pernyataan ini menunjukkan adanya kecurigaan mendalam terhadap setiap aktivitas penerbangan sipil yang melayani rute pedalaman. Bagi TPNPB, pesawat-pesawat ini bukan sekadar alat transportasi publik, melainkan instrumen yang memperkuat keberadaan militer Indonesia di wilayah yang mereka sengketi. Dengan memutus jalur logistik dan transportasi udara, TPNPB berharap dapat memperlemah posisi aparat keamanan sekaligus memberikan tekanan politik kepada pemerintah pusat.
Namun, klaim sepihak dari TPNPB-OPM ini segera dibantah keras oleh pihak berwenang. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Letnan Kolonel Try Poerwanto, menyatakan bahwa tuduhan pesawat Smart Air mengangkut prajurit dan logistik TNI adalah murni kebohongan dan propaganda. Menurut Try, TNI memiliki armada transportasi sendiri, baik berupa pesawat angkut maupun helikopter, untuk keperluan mobilisasi pasukan dan distribusi logistik di Papua. "Kami punya pesawat dan helikopter, tidak menggunakan pesawat sipil. Kami mengajak publik untuk tidak mempercayai apa yang disampaikan mereka," tegasnya. Try Poerwanto menilai bahwa narasi yang dibangun oleh TPNPB hanyalah upaya untuk menutupi tindakan kriminal dan kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan terhadap warga sipil yang tidak berdosa.
Pemerintah dan aparat keamanan melihat aksi ini sebagai serangan terhadap fasilitas publik yang sangat vital. Di Papua, pesawat terbang kecil seperti tipe Cessna 208B Grand Caravan EX yang dioperasikan Smart Air adalah urat nadi kehidupan. Geografi Papua yang bergunung-gunung dengan hutan belantara yang lebat membuat akses darat hampir mustahil dibangun di banyak tempat. Oleh karena itu, penerbangan sipil menjadi satu-satunya cara untuk mendistribusikan bahan pokok, obat-obatan, hingga tenaga medis ke desa-desa terpencil. Dengan menyerang pilot dan pesawat sipil, TPNPB secara tidak langsung justru menyengsarakan masyarakat asli Papua yang bergantung pada layanan tersebut.
Kronologi kejadian yang dihimpun oleh Satgas Humas Operasi Damai Cartenz memberikan gambaran mencekam saat insiden terjadi. Kepala Satgas Humas, Komisaris Besar Yusuf Sutejo, menjelaskan bahwa pesawat dengan kode registrasi A/C C208B Ex tersebut bertolak dari Bandar Udara Tanah Merah pada pukul 10.35 WIT. Pesawat membawa 13 penumpang, yang terdiri dari 12 orang dewasa dan satu orang balita. Setelah menempuh penerbangan selama kurang lebih 25 menit, pesawat mendarat di Lapangan Terbang Korowai sekitar pukul 11.00 WIT. Naas, sesaat setelah roda pesawat menyentuh landasan, rentetan tembakan dilepaskan oleh kelompok milisi yang sudah menunggu di pinggir landasan.
Tembakan tersebut diarahkan langsung ke bagian kokpit, yang menyebabkan Kapten Egon Erawan dan Kapten Bas Koro gugur di tempat akibat luka tembak yang fatal. Meskipun situasi sangat mencekam, 13 penumpang di dalam kabin dinyatakan selamat dari maut. Para pelaku tampaknya memang menargetkan awak pesawat sebagai simbol operasional maskapai tersebut. Satgas Operasi Damai Cartenz menyatakan telah berhasil mengidentifikasi kelompok di balik aksi keji ini. Pelaku diidentifikasi sebagai anggota milisi TPNPB wilayah Yahukimo yang dikenal dengan sebutan Batalyon Kanibal dan Semut Merah. Kelompok ini dikenal memiliki rekam jejak kekerasan yang cukup panjang di wilayah pegunungan tengah hingga ke selatan Papua.
Dampak dari penembakan ini sangat luas. Selain kehilangan nyawa dua pilot berpengalaman, kepercayaan maskapai penerbangan sipil untuk melayani rute-rute perintis di Papua kini berada di titik terendah. Banyak maskapai yang mulai mempertimbangkan untuk menghentikan sementara operasional mereka ke wilayah-wilayah yang dianggap rawan, yang pada akhirnya akan menyebabkan isolasi ekonomi bagi masyarakat pedalaman. Kelangkaan barang kebutuhan pokok dan melonjaknya harga-harga di pasar lokal menjadi konsekuensi logis yang harus dihadapi warga sipil akibat ketidakstabilan keamanan ini.
Di sisi lain, pihak kepolisian dan TNI terus melakukan pengejaran terhadap kelompok Batalyon Kanibal dan Semut Merah. Operasi Damai Cartenz ditingkatkan intensitasnya untuk memburu para pelaku yang melarikan diri ke dalam hutan setelah melakukan penembakan. Pemerintah Indonesia juga terus menekankan bahwa kedaulatan negara di Papua tidak akan goyah oleh aksi-aksi teror semacam ini. Namun, tantangan di lapangan tetap besar mengingat medan yang sulit dan taktik gerilya yang diterapkan oleh TPNPB-OPM.
Peristiwa ini juga memicu debat internasional mengenai hak asasi manusia dan konflik bersenjata di Papua. TPNPB seringkali menggunakan insiden semacam ini untuk menarik perhatian dunia internasional, mengklaim bahwa mereka sedang berada dalam kondisi perang melawan penjajahan. Namun, bagi pemerintah Indonesia dan organisasi kemanusiaan, penyerangan terhadap pilot sipil dan pesawat yang membawa bantuan kemanusiaan adalah pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Pilot adalah warga sipil yang dilindungi dalam konflik bersenjata, dan menjadikan mereka target serangan adalah sebuah kejahatan perang.
Hingga saat ini, suasana di Kabupaten Boven Digoel dan sekitarnya masih diselimuti ketegangan. Penjagaan di bandara-bandara kecil dan lapangan terbang perintis diperketat guna mencegah terulangnya insiden serupa. Jenazah Kapten Egon Erawan dan Kapten Bas Koro telah dievakuasi ke kampung halaman masing-masing untuk dimakamkan secara layak, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan rekan sejawat di dunia penerbangan. Kasus ini menjadi pengingat pahit bahwa di balik keindahan alam Papua, terdapat konflik yang masih terus membara dan menelan korban jiwa, di mana garis antara kombatan dan warga sipil seringkali dikaburkan oleh ambisi politik dan kekerasan bersenjata.
Ke depannya, koordinasi antara pemerintah, maskapai penerbangan, dan tokoh masyarakat lokal menjadi kunci untuk menjamin keamanan transportasi udara di Papua. Tanpa jaminan keamanan yang pasti, masa depan konektivitas di wilayah paling timur Indonesia ini akan terus terancam, dan masyarakat kecil di pedalamanlah yang akan menanggung beban terberat dari konflik yang tak kunjung usai ini. Satgas Damai Cartenz berjanji akan menuntaskan kasus ini secara hukum dan memastikan bahwa para pelaku dari Batalyon Kanibal dan Semut Merah mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan pengadilan. Namun, di atas semua itu, dialog dan solusi komprehensif tetap menjadi dambaan agar tidak ada lagi pilot yang harus gugur saat menjalankan tugas mulia menghubungkan daerah-daerah terisolasi di Papua.
About the Author
