Istana Kepresidenan secara tegas membantah bahwa pemanggilan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam terkemuka dilakukan sebagai respons defensif terhadap gelombang kritik keras terkait keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace). Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg), Bambang Eko Suhariyanto, menepis anggapan tersebut, menekankan bahwa pertemuan itu murni merupakan agenda rutin silaturahmi Presiden untuk mendiskusikan isu-isu terkini dan mempererat hubungan dengan tokoh masyarakat.
“Enggak, silaturahmi presiden saja,” ujar Bambang Eko Suhariyanto, ketika ditemui di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026. Ia menegaskan bahwa Kepala Negara memang memiliki kebiasaan untuk mengundang berbagai tokoh dan perwakilan masyarakat dari berbagai latar belakang, dan tidak ada kejanggalan atau masalah spesifik yang melatarbelakangi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para pemimpin ormas Islam tersebut.
Namun, pernyataan Istana ini sulit dipisahkan dari konteks politik yang memanas beberapa pekan terakhir. Pertemuan yang digelar secara tertutup di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 3 Februari 2026, itu mengundang lebih dari 50 perwakilan dari ormas-ormas Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Kehadiran tokoh-tokoh kunci dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI)—organisasi yang paling lantang mengkritik kebijakan luar negeri tersebut—menunjukkan bahwa isu Dewan Perdamaian menjadi inti krusial diskusi, terlepas dari klaim ‘silaturahmi’ yang dilontarkan Istana.
Komposisi Kabinet yang Hadir Menunjukkan Keseriusan Isu
Pertemuan penting tersebut tidak hanya dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan para petinggi ormas, tetapi juga melibatkan sejumlah anggota kabinet yang memiliki portofolio langsung terkait isu internasional dan keagamaan. Kehadiran para menteri ini menggarisbawahi betapa gentingnya isu yang dibahas, jauh melampaui sekadar pertemuan rutin. Anggota kabinet yang turut hadir antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, yang bertanggung jawab langsung atas diplomasi Indonesia di kancah global; Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi; Menteri Agama Nasaruddin Umar; serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Isu sentral yang mendominasi diskusi adalah keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Organisasi ini telah memicu kontroversi hebat di dalam negeri karena dianggap berpotensi mengkompromikan posisi fundamental Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Prabowo Berjanji Keluar Jika Gagal
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, yang merupakan salah satu undangan kunci dalam pertemuan tersebut, membeberkan detail hasil diskusi. Cholil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan janji eksplisit dan kondisional kepada para pemimpin ormas. Janji tersebut menyatakan kesediaan Prabowo untuk menarik Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace apabila keanggotaan tersebut terbukti tidak mampu memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan penuh bagi Palestina.
Menurut Cholil, para petinggi ormas yang hadir menyampaikan skeptisisme mendalam. Mereka meragukan efektivitas Dewan Perdamaian, terutama mengingat organisasi tersebut merupakan besutan Amerika Serikat—sekutu terkuat Israel—dan melibatkan Israel sebagai anggota setara. Kekhawatiran utama adalah bahwa Dewan tersebut hanya akan menjadi alat legitimasi bagi status quo atau bahkan upaya normalisasi hubungan dengan Israel, tanpa mencapai keadilan substantif bagi rakyat Palestina.
Menanggapi keraguan tersebut, Prabowo memberikan kepastian. “Kalau memang tidak bisa melakukan perubahan, beliau (Prabowo) siap keluar dari Board of Peace. Itu yang saya tangkap,” kata Cholil Nafis seusai pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta.
Lebih lanjut, Prabowo juga menjamin bahwa keanggotaan Indonesia tidak akan menjadi alat stempel bagi kebijakan yang merugikan Palestina. Ia memastikan bahwa Indonesia akan menggunakan haknya untuk abstain dan absen dalam setiap pengambilan keputusan Dewan Perdamaian yang tidak selaras dengan prinsip dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. “Beliau memberi respons, kita masuk di Board of Peace itu bisa tidak ikut (keputusan) ketika tidak sesuai dengan pendapat kita,” jelas Cholil, menirukan pernyataan Presiden.
Cholil Nafis secara blak-blakan juga menyampaikan kekhawatiran ormas bahwa Dewan Perdamaian tersebut jangan sampai hanya menjadi perpanjangan tangan kepentingan Presiden AS Donald Trump semata. “Kami sampaikan bahwa jangan sampai ini bukan Board of Peace tapi Board of Trump,” tegasnya, merefleksikan pandangan ormas yang melihat inisiatif ini sebagai upaya geopolitik AS daripada upaya perdamaian sejati.
Kritik Keras MUI: Biaya US$1 Miliar dan Neokolonialisme
Sebelum undangan silaturahmi ini dikirimkan, MUI memang telah menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah bergabung dengan Dewan Perdamaian. Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, bahkan secara terbuka meminta agar Presiden Prabowo segera menarik diri dari keanggotaan tersebut.
Kritik Cholil tidak hanya bersifat politis, tetapi juga menyentuh aspek struktural dan finansial yang dinilai janggal. Salah satu poin keberatan terkeras adalah keterlibatan Israel dan ketiadaan representasi negara Palestina dalam keanggotaan. “Karena dalam penggagas Trump dan anggotaannya ada Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” ujar Cholil, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di laman MUI.
Keanehan lain yang disoroti adalah beban finansial yang harus ditanggung oleh Indonesia. Cholil mengungkapkan informasi mengenai adanya iuran keanggotaan yang fantastis, mencapai US$1 miliar. “Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja,” saran Cholil kala itu. Angka iuran yang besar ini semakin memperkuat argumen bahwa manfaat keanggotaan tidak sebanding dengan risiko politik dan finansial yang harus ditanggung negara.
Cacat Mendasar: Israel sebagai Anggota Setara
Kritik paling substantif datang dari Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim. Sudarnoto berpendapat bahwa Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Trump adalah manifestasi nyata dari langkah neokolonialisme terselubung. Ia mengidentifikasi adanya persoalan struktural yang sangat serius dalam format organisasi tersebut, yang pada dasarnya mengikis perjuangan Palestina.
Menurut Sudarnoto, cacat mendasar Dewan Perdamaian terletak pada status Israel. “Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban merupakan cacat mendasar,” ucapnya dalam keterangan tertulis. Dengan memperlakukan Israel sebagai anggota biasa, Dewan Perdamaian secara efektif mengaburkan status hukum Israel sebagai kekuatan pendudukan yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional.
Sudarnoto khawatir bahwa skema Dewan Perdamaian ini justru berisiko menggeser fokus isu dari tuntutan keadilan dan kemerdekaan untuk Palestina menjadi sekadar urusan manajemen konflik dan stabilitas kawasan. MUI, kata dia, menegaskan bahwa penjajahan dalam bentuk apa pun adalah tindakan dzalim yang wajib diakhiri, sesuai dengan pandangan Islam dan nilai-nilai kemanusiaan universal.
MUI menyatakan bahwa mereka tegak lurus dalam mengartikan persoalan di Palestina sebagai tindakan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan maupun pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional. Persoalan ini harus diselesaikan melalui perdamaian sejati yang memprioritaskan pemulihan hak, martabat, serta kedaulatan rakyat Palestina. “Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati,” pungkas Sudarnoto.
Meskipun Istana bersikeras bahwa pertemuan dengan ormas Islam hanyalah agenda silaturahmi biasa, detail pembicaraan yang diungkapkan oleh para petinggi ormas, khususnya janji kondisional Presiden Prabowo untuk keluar dari Dewan Perdamaian, membuktikan bahwa pertemuan tersebut adalah langkah strategis pemerintah untuk meredam kritik domestik yang telah mencapai titik didih. Prabowo kini memikul beban janji politik yang besar: keberlanjutan keanggotaan Indonesia di Board of Peace akan sepenuhnya diukur berdasarkan kemampuan Dewan tersebut untuk secara nyata memajukan kemerdekaan Palestina, bukan hanya sebagai forum diplomasi tanpa gigi. Kegagalan Dewan Perdamaian akan memaksa Presiden Prabowo untuk mengambil keputusan sulit: menarik diri dari aliansi global yang didukung AS, demi menjaga integritas kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini pro-Palestina, serta merespons tuntutan kuat dari masyarakat dan ormas Islam di dalam negeri.
Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
About the Author
